BAGIAN 1 — PANDUAN

A. Definisi

Pelanggaran etik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan Kode Etik Rumah Sakit, kode etik profesi, atau nilai-nilai organisasi. Pelanggaran etik berbeda dengan pelanggaran disiplin kepegawaian maupun pelanggaran hukum pidana/perdata, meskipun dalam praktiknya suatu kasus dapat mengandung lebih dari satu unsur sekaligus.

B. Ruang Lingkup

Panduan ini berlaku bagi seluruh laporan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan pegawai RSIA Mutiara Bunda, baik yang dilaporkan oleh pegawai, pasien, keluarga pasien, mitra kerja, maupun masyarakat.

C. Tata Laksana

1. Penerimaan Laporan

Laporan diterima oleh Sekretaris KEHRS melalui formulir pengaduan, surat, e-mail resmi, kotak pengaduan, atau kanal elektronik rumah sakit.

2. Registrasi & Verifikasi Awal

Laporan dicatat dalam Register Pengaduan dan diverifikasi kelengkapannya dalam waktu maksimal 3 hari kerja.

3. Telaah Awal oleh KEHRS

KEHRS menelaah apakah laporan layak ditindaklanjuti sebagai kasus etik atau perlu dialihkan ke unit lain (disiplin/hukum).

4. Investigasi

Tim investigasi mengumpulkan bukti dan klarifikasi pihak terkait, maksimal 14 hari kerja.

5. Klarifikasi Pihak Terkait

Pihak yang dilaporkan diberi kesempatan menjelaskan/membela diri secara tertulis atau lisan.

6. Sidang Etik (bila diperlukan)

Diselenggarakan maksimal 7 hari kerja setelah investigasi selesai, untuk kasus yang memerlukan pembahasan bersama.

7. Penyusunan Rekomendasi

KEHRS menyusun rekomendasi tindak lanjut kepada Direktur.

8. Keputusan Direktur

Direktur menetapkan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi KEHRS.

9. Tindak Lanjut & Monitoring

KEHRS memantau pelaksanaan keputusan Direktur dan melaporkannya secara berkala.

D. Target Waktu Penyelesaian

Total waktu penyelesaian kasus sejak laporan diterima hingga keputusan Direktur diusulkan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja, kecuali untuk kasus yang kompleks dan memerlukan waktu investigasi lebih lanjut, dengan pemberitahuan tertulis kepada pelapor mengenai perpanjangan waktu. Target waktu ini merupakan usulan standar internal RSIA Mutiara Bunda (bukan ketentuan baku dari peraturan perundang-undangan) dan dapat disesuaikan oleh Direktur berdasarkan evaluasi berkala KEHRS.

E. Perlindungan Pelapor

Identitas pelapor dijaga kerahasiaannya dan pelapor yang beritikad baik dilindungi dari tindakan balasan (non-retaliation) dalam bentuk apa pun.

F. Hak Pihak yang Dilaporkan

Pihak yang dilaporkan berhak mengetahui pokok permasalahan, memberikan penjelasan/pembelaan, menyampaikan bukti dan saksi, serta mendapat perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.

G. Dokumentasi

Seluruh tahapan didokumentasikan menggunakan formulir pada Dokumen 6 — Kumpulan Formulir Kerja KEHRS, dan disimpan secara aman dan rahasia.

BAGIAN 2 — STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

SPO-1: Penerimaan dan Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik

Judul SPO	Penerimaan dan Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik
Nomor Dokumen	[diisi Sekretariat/Rekam Medis]
No. Revisi / Halaman	00 / 1-1
Tanggal Terbit	__ __________ 2026
Ditetapkan oleh	Direktur RSIA Mutiara Bunda dr. Nunung Retno Wijayanti, MARS
Pengertian	Prosedur penerimaan laporan dugaan pelanggaran etik dari pelapor dan pencatatannya ke dalam register KEHRS.
Tujuan	Memastikan setiap laporan tercatat, terdokumentasi, dan diproses tepat waktu.
Kebijakan	Berdasarkan Keputusan Direktur tentang Pembentukan KEHRS dan Pedoman Pengelolaan Kode Etik Rumah Sakit.
Prosedur	1. Pelapor menyampaikan laporan melalui formulir pengaduan, surat, e-mail resmi, atau kotak pengaduan. 2. Sekretaris KEHRS menerima dan mencatat laporan ke dalam Register Pengaduan. 3. Sekretaris memberikan tanda terima/nomor laporan kepada pelapor (bila identitas diketahui). 4. Sekretaris menyampaikan laporan kepada Ketua KEHRS maksimal 1 hari kerja setelah diterima.
Unit Terkait	Sekretariat KEHRS, Unit Humas/Pengaduan

SPO-2: Verifikasi dan Telaah Awal Laporan Etik

Judul SPO	Verifikasi dan Telaah Awal Laporan Etik
Nomor Dokumen	[diisi Sekretariat/Rekam Medis]
No. Revisi / Halaman	00 / 1-1
Tanggal Terbit	__ __________ 2026
Ditetapkan oleh	Direktur RSIA Mutiara Bunda dr. Nunung Retno Wijayanti, MARS
Pengertian	Prosedur pemeriksaan kelengkapan dan kelayakan laporan untuk ditindaklanjuti.
Tujuan	Memastikan hanya laporan yang layak dan relevan yang diproses lebih lanjut.
Kebijakan	Berdasarkan Panduan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik.
Prosedur	1. Ketua KEHRS menunjuk penelaah dari anggota KEHRS. 2. Penelaah memeriksa kelengkapan data laporan. 3. Penelaah menentukan apakah laporan merupakan kasus etik, disiplin, atau hukum. 4. Hasil telaah dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi/Telaah Awal maksimal 3 hari kerja.
Unit Terkait	KEHRS, Komite Medik/Keperawatan (bila diperlukan)

SPO-3: Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik

Judul SPO	Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik
Nomor Dokumen	[diisi Sekretariat/Rekam Medis]
No. Revisi / Halaman	00 / 1-1
Tanggal Terbit	__ __________ 2026
Ditetapkan oleh	Direktur RSIA Mutiara Bunda dr. Nunung Retno Wijayanti, MARS
Pengertian	Prosedur pengumpulan bukti dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran etik.
Tujuan	Memperoleh gambaran objektif atas dugaan pelanggaran sebelum diputuskan tindak lanjutnya.
Kebijakan	Berdasarkan Panduan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik.
Prosedur	1. Ketua KEHRS membentuk tim investigasi dari anggota KEHRS. 2. Tim mengumpulkan dokumen dan bukti pendukung. 3. Tim melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan saksi bila ada. 4. Tim menyusun Berita Acara Investigasi maksimal 14 hari kerja. 5. Hasil investigasi disampaikan kepada Ketua KEHRS untuk pembahasan lebih lanjut.
Unit Terkait	KEHRS, Unit SDM, unit kerja terkait

SPO-4: Pelaksanaan Sidang Etik

Judul SPO	Pelaksanaan Sidang Etik
Nomor Dokumen	[diisi Sekretariat/Rekam Medis]
No. Revisi / Halaman	00 / 1-1
Tanggal Terbit	__ __________ 2026
Ditetapkan oleh	Direktur RSIA Mutiara Bunda dr. Nunung Retno Wijayanti, MARS
Pengertian	Prosedur pembahasan bersama atas hasil investigasi untuk menyusun rekomendasi kepada Direktur.
Tujuan	Menjamin proses pengambilan keputusan yang objektif, adil, dan transparan.
Kebijakan	Berdasarkan Panduan Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etik.
Prosedur	1. Ketua KEHRS mengundang seluruh anggota dan pihak terlapor. 2. Sidang membahas hasil investigasi dan mendengarkan keterangan terlapor. 3. Sidang menyusun kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut. 4. Sekretaris menyusun Berita Acara Sidang Etik. 5. Rekomendasi disampaikan kepada Direktur maksimal 3 hari kerja setelah sidang.
Unit Terkait	KEHRS, Direksi

SPO-5: Konsultasi Etik

Judul SPO	Konsultasi Etik
Nomor Dokumen	[diisi Sekretariat/Rekam Medis]
No. Revisi / Halaman	00 / 1-1
Tanggal Terbit	__ __________ 2026
Ditetapkan oleh	Direktur RSIA Mutiara Bunda dr. Nunung Retno Wijayanti, MARS
Pengertian	Prosedur pemberian pertimbangan etik kepada pegawai yang menghadapi dilema etik dalam pelayanan.
Tujuan	Membantu pegawai mengambil keputusan yang sesuai kaidah etik.
Kebijakan	Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Kode Etik Rumah Sakit.
Prosedur	1. Pemohon mengisi Formulir Konsultasi Etik. 2. Sekretaris menjadwalkan pembahasan dengan Ketua/anggota KEHRS. 3. KEHRS memberikan pertimbangan/rekomendasi secara tertulis maksimal 5 hari kerja. 4. Hasil konsultasi didokumentasikan secara rahasia.
Unit Terkait	KEHRS, unit kerja pemohon